RAZIA MAMIN GABUNGAN Puskesmas – Polsek – Kecamatan – Koramil Mojoagung Tahun 2019


Memasuki minggu kedua bulan Ramadhan,  petugas gabungan dari Puskesmas Mojoagung, polisi, koramil, Camat dan Satuan Polisi PP Kecamatan Mojoagung menggelar razia ke sejumlah swalayan dan toko yang menjual makanan minuman. Dipimpin langsung oleh Camat Mojoagung (Bpk. Heru Cahyono S.Sos. Msi.), Kapolsek Mojoagung Kompol Khoirudin beserta aparat kepolisian sektor mojoagung, anggota koramil mojoagung, satpol PP mojoagung Bpk. Toyib. Kepala Puskesmas Mojoagung dr. Ma’murotus Sa’diyah/ dr Eyik, pelaksana kesling M.Usman, Pelaksana Promkes Sri Wahyuningsih AKB, serta beberapa dokter internship yang bertugas di Puskesmas Mojoagung dan juga Kepala Puskesmas Gambiran, dan Petugas dari Puskesmas Gambiran tergabung dalam razia ini.

Sebelum ke lapangan terlebih dahulu dilaksanakan apel persiapn teknis, Selanjutnya menuju lokasi di 18 titik toko baik mini market maupun toko yang berada di dalam pasar daerah / pasar mojoagung.

Dalam razia kali ini, petugas gabungan berhasil menemukan beberapa kemasan makanan yang tidak dilengkapi label, penyok, serta mamin yang kadaluarsa. Bahkan, petugas juga mengamankan beberapa buah yang sudah busuk, telur ayam kadaluarsa dan kemasan buah yang sudah expired.
Dengan ditemukannnya makanan dan minuman yang dianggap tidak layak konsumsi ini, petugas memberikan peringatan kepada pemilik toko atau minim  market agar lebih selektif dalam memperjual-belikan makanan dan minuman. Razia mamin ini dilaksanakan guna melindungi masyarakat, dari makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi.

Pertemuan Pembinaan Kesehatan Tradisional


Rabu, 27 pebruari 2019 dilaksanakan pembinaan keshatan tradisional yang diikuti oleh pelaksana program Kesehatan Tradisional seluruh Puskesmas (34 Petugas Puskesmas) di Kabupaten Jombang oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan di Puskesmas Mojoagung sebagai Puskesmas percontohan kesehatan tradisional di Kabupaten Jombang.

Hadir dalam pertemuan pembinaan ini Bu faizah dari Dinas Kesehatan Propisi beserta tim, Kabid PSDK dr Wahyu Sri Harini, Kepala Seksi Yankes Bp. Bambang Irawan SKM dan PJ Kestrad Bu Rosita.

Dari Puskesmas Mojoagung hadir dr. Ma’murotus Sa’diyah MKes. (Kepala Puskesmas), Bp. Sumantri (PL Kestrad), Bp Usman (PJ UKM Pengembangan), Bu Nur Farida Handayani (PJ UKM ) dan Bu sri Wahyuningsih (PL Promkes).

sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 telah menetapkan indikator pencapaian target penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. Adapun target yang ditetapkan yaitu 75% dari jumlah puskesmas yang ada pada tahun 2019 telah mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional. Salah satu pencapaian indikator tersebut diukur berdasarkan kemampuan puskesmas menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan akupresur. Hal tersebut selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 pada Pasal 70, dimana masyarakat diarahkan agar dapat melakukan perawatan kesehatan secara mandiri (asuhan mandiri) yang dilaksanakan  melalui pemanfaatan taman obat keluarga dan keterampilan.

Asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan akupresur merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan status kesehatan serta mencegah dan mengatasi masalah/gangguan kesehatan ringan secara mandiri oleh individu, keluarga, kelompok, masyarakat dengan memanfaatkan TOGA dan  akupresur.

Dasar pembentukan asman adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Keterampilan

Puskesmas Mojoagung telah memiliki kelompok asuhan mandiri di semua / 10 desa binaan beserta kader ASMAN yang kemudian masing-masing membentuk kelompok kecil lain sehingga terbentuk jejaring ASMAN di semua desa.

sebagai dukungan lintas sector, ada surat keputusan kepala desa  kelompok asuhan mandiri (ASMAN) untuk kader di tiap desa serta di tingkat kecamatan oleh Camat Mojoagung.

Setelah terbentuk ASMAN, dilakukan  monitoring Evaluasi untuk selanjutnya dicari peluang Inovasi.

Salah satu inovasi yang melibatkan program ini adalah TALITA MANSUR (tangani Balita Gizi kurang dengan intervensi gizi dan akupressur) dimana di dalamnya ada kerjasama tim, mulai promkes, gizi, KIA dan Kesehatan tradisional.

Pembinaan ini dilanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk melihat dan bertemu langsung dengan kader dan kelompok ASMAN di Desa Miagan, Seketi dan Tanggal Rejo.

Pengembangan kelompok ASMAN ini meliputi penanaman TOGA di rumah tangga, maupun di balai desa. Pengembangbiakan tanaman jahe merah di Seketi, pembuatan es krim sawi tape, es krim ubi dan stroberi di Miagan, pembuatan jamu d semua Kelompok ASMAN, pembuatan serbuk kunir asem, minuman jahe, beras kencur, pembuatan minuman cincau, jus buah, budidaya kelor, pegagan, kunir putih dan lain sebagainya.

Kegiatan ini sangat bermanfaat karena selain memberikan edukasi, memberikan kegiatan tambahan dan pemanfaatan tanaman obat dan keluarga untuk menyembuhkan penyakit ringan dan menjaga kesehatan, juga dapat memberikan income / pemasukan tambahan bagi ibu-ibu rumah tangga karena dapat melakukan pekerjaan ini di rumah tanpa meninggalkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.

 

Foto kegiatan pertemuan dan taman TOGA Puskesmas Mojoagung

Foto Kegiatan Kunjungan ke Kelompok Asuhan Mandiri

Tes Kebugaran di Puskesmas Mojoagung


IMG-20190215-WA0018

Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi penyakit tidak menular mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013, antara lain kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus, dan hipertensi. Dijelaskan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Siswanto, prevalensi kanker naik dari 1,4 persen (Riskesdas 2013) menjadi 1,8 persen di 2018. Begitu pula dengan prevalensi stroke naik dari 7 persen menjadi 10,9 persen, sementara penyakit ginjal kronik naik dari 2 persen menjadi 3,8 persen. Berdasarkan pemeriksaan gula darah, prevalensi diabetes melitus naik dari 6,9 persen menjadi 8,5 persen; dan hasil pengukuran tekanan darah, hipertensi naik dari 25,8 persen menjadi 34,1 persen

Dalam rangka menurunkan risiko PTM maka kerjasama tim Posbindu PTM, kesehatan jiwa dan kesehatan olahraga mempunyai agenda semester yang cukup penting, yaitu tes kebugaran jasmani dan rohani bagi seluruh karyawan Puskesmas Mojoagung.

Kegiatan Tes Kebugaran ini dilaksanakan pada dua tahap yang bias dipilih karyawan, pada jumat 15 Pebruari dan 22 Pebruari. Tes Kebugaran Jantung Paru ini dengan menggunakan metode ROCKPORT dengan lari/ jalan sejauh 1,6 km.

Deteksi dini PTM dicatat melalui Kartu Monitoring Faktor Risiko PTM yang diisi berdasarkan hasil tes kebugaran per semester.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Pemeriksaan BB, TB, pernapasan, Nadi, Tensi, Lingkar Perut, kemudian senam peregangan yang dilanjutkan dengan Tes Kebugaran dengan menggunakan metode ROCKPORT dengan lari/ jalan sejauh 1,6 km. Setelah itu dilakukan Pemeriksaan fisik ulang terutama nadi dan tensi serta pernapasan. Pemeriksaan laboratorium dilakukan di laboratorium Puskesmas. terakhir melengkapi pengisian Kartu Monitoring Faktor Risiko PTM dan rencana tindak lanjut/RTL

Pelaksana Program Kesehatan Olahraga Mutoliatl Afida AMD.Keb sebagai leading sector kegiatan ini mengkolaborasi dengan PL Program PTM Siti Munahaya dan Kesehatan Jiwa Sri Wahyuningsih karena dalam Kartu Monitoring juga terdapat deteksi dini gangguan kesehatan Jiwa.

 

Foto Kegiatan

Refreshing tentang Deteksi Dini Retinoblastoma


retinoblastoma 1

sumber gambar: The lancet, diunduh melalui google, pebruari 2019

 

Pertengahan pebruari tepatnya pada hari Kamis 14 Pebruari 2019, bagian diklat Puskesmas Mojoagung menyelenggarakan refreshing skrining Retinoblastoma.  paparan diberikan oleh dr. Melisa Indah Purnama dan diikuti oleh seluruh petugas baik dokter, paramedis dan bidan di Pelayanan KIA maupun Bidan desa sebagai ujung tombak pelayanan bayi dan balita di Posyandu.

Refreshing Retinoblastoma dilaksanakan sebagai  agenda rutin dari bagian diklat Puskesmas Mojoagung, merupakan bentuk kegiatan peningkatan kapasitas petugas kesehatan menyusul Puskesmas Mojoagung menjadi salah satu pusat skrining Retinoblastoma di Kabupaten Jombang.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yayasan ANYO Indonesia dengan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur untuk mensupport pelatihan dan hibah opthalmoskop untuk alat deteksi dini retinoblastoma yang diberikan kepada Puskesmas Mojoagung.

Mengenal Retinoblastoma

Retinoblastoma adalah kanker yang bermula di retina atau selaput jala mata. Merupakan Kanker tersering kedua yang terjadi pada anak-anak, setelah leukemia

Kanker mata utamanya terjadi pada anak-anak pada usia dini, dengan 90% kasus didiagnosa sebelum usia 4 tahun. Retinoblastoma jarang terjadi pada orang dewasa.

 

Penyebab Retinoblastoma

Retinoblastoma dapat terjadi sejak janin berada dalam rahim. Selama tahap awal pertumbuhannya, sel retinoblas membelah diri menjadi sel baru. Selanjutnya, sel akan berkembang menjadi sel retina yang matang.

Pada kasus retinoblastoma, terjadi perubahan atau mutasi gen sehingga sel tumbuh terus-menerus secara tidak terkendali.

Hingga saat ini penyebab terjadinya mutasi gen belum dapat dipastikan. Sekitar 25% dari kasus retinoblastoma diturunkan dengan pola autosomal dominan, yaitu meskipun hanya salah satu orang tua yang mewariskan gen tersebut pada anak, dapat meningkatkan risiko terjadinya retinoblastoma. Retinoblastoma yang diturunkan biasanya akan menyerang kedua mata. Sedangkan retinoblastoma yang tidak diturunkan dari orang tua, umumnya hanya akan mengenai salah satu mata.

Gejala Retinoblastoma

  • Leukokoria, yaitu adanya warna putih pada pupil mata saat disinari cahaya
  • Mata merah dan bengkak.
  • Gerakan mata kanan dan kiri berbeda, atau tidak sejalan.
  • Pupil selalu terbuka lebar.

retinoblastoma-symptoms

sumber: Helen’s Story, diunduh melalui google pada pebruari 2019

 

Diagnosis Retinoblastoma

Pemeriksaan dilakukan dengan oftalmoskop

Pemindaian bisa dilakukan dengan USG mata, CT scan, atau MRI untuk mengetahui tingkat keparahan retinoblastoma

Pengobatan Retinoblastoma

Pengobatan  dilakukan berdasarkan tingkat keparahan retinoblastoma.

Pengobatan tergantung pada banyaknya mata yang terkena retinoblastoma, apakah hanya satu atau keduanya, dan apakah penyakit tersebut telah menyebar ke luar mata. Metode-metode pengobatan termasuk:

  • Enucleation, yaitu operasi untuk mengangkat seluruh bagian mata, dapat dilakukan apabila hanya salah satu mata dari anak Anda terkena tumor yang besar dan penglihatannya tidak bisa diselamatkan.
  • Apabila tumornya kecil, dokter mungkin akan melakukan:
  • Terapi radiasi dengan sinar c energi tinggi untuk membunuh sel kanker dan memperkecil tumor
  • Cryotherapy, yaitu penggunaan suhu dingin yang ekstrem untuk membunuh sel kanker
  • Photocoagulation, penggunaan sinar laser untuk menghancurkan pembuluh darah yang membawa nutrisi ke tumor
  • Thermotherapy, penggunaan panas untuk membunuh sel kanker
  • Kemoterapi menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Untuk intraocular retinoblastoma
  • Apabila kedua mata terkena kanker, mata yang memiliki lebih banyak kanker akan diangkat dan/atau diterapi radiasi pada mata yang lain

*) disarikan dari berbagai sumber

 

 

 

Foto kegiatan Refreshing Deteksi Dini Retinoblastoma

 

 

 

 

*) dari berbagai sumber

Terapi Aktivitas Kelompok menuju SEJOLI (SEHAT JIWA ODGJ TERAMPIL DAN MANDIRI)


SEJOLI Merupakan program Inovasi Puskesmas mojoagung yang dikembangkan dari program kesehatan Jiwa yang telah berjalan hingga terbentuknya Posyandu Jiwa di Tanggal Rejo, sebagai proyek percontohan Posyandu Jiwa di wilayah kerja Puskesmas Mojoagung.

Definisi SEJOLI adalah Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai standar melalui kegiatan Posyandu Jiwa.

Pelayanan  Kesehatan SEJOLI adalah pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mengobati ODGJ, sekaligus mengedukasi agar dapat melakukan perawatan diri secara mandiri dan mendapatkan keterampilan sederhana agar mandiri melalui keikutsertaan ODGJ di Posyandu Jiwa. Pelayanan kesehatan SEJOLI diberikan oleh perawat, dokter dan kader kesehatan jiwa di Posyandu.

 

Kegiatan SEJOLI kali ini adalah Terapi Aktivitas Kelompok (TAK).

Terapi Aktivitas Kelompok merupakan suatu psikoterapi yang dilakukan sekelompok pasien bersama-sama dengan jalan berdiskusi satu sama lain yang dipimpin atau diarahkan oleh seorang terapis atau petugas kesehatan jiwa yang telah terlatih (Pedoman Rehabilitasi Pasien Mental RSJ Di Indonesia).

Terapi kelompok adalah terapi psikologi yang dilakukan secara kelompok untuk memberikan stimulasi bagi klien dengan gangguan interpersonal (Yosep, 2007).

Keuntungan yang diperoleh individu melalui terapi aktivitas kelompok ini adalah dukungan ( support ), pendidikan, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan kemampuan hubungan interpersonal dan meningkatkan uji realitas (Birckhend, 2006) sehingga terapi aktivitas kelompok ini dapat dilakukan pada karakteristik gangguan seperti : gangguan konsep diri, harga diri rendah, perubahan persepsi sensori halusinasi, klien dengan perilaku kekerasan atau agresif dan amuk serta menarik diri/isolasi sosial. Selain itu, dapat mengobati klien dalam jumlah banyak, dapat mendiskusikan masalah-masalah secara kelompok, menggali gaya berkomunikasi, belajar bermacam cara dalam memecahkan masalah, dan belajar peran di dalam kelompok. Namun, pada terapi ini juga terdapat kekurangan yaitu : kehidupan pribadi klien tidak terlindungi, klien kesulitan mengungkapkan masalahnya, terapis harus dalam jumlah banyak. Dengan sharing experience pada klien dengan isolasi sosial diharapkan klien mampu membuka dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga keterampilan hubungan sosial dapat ditingkatkan untuk diterapkan sehari-hari. Terapi aktivitas kelompok salah satunya dapat menggunakan musik (nyanyian/lagu). Dengan terapi musik klien dapat mengekspresikan perasaannya.(sumber:http://www.academia.edu/8815830/PROPOSAL_TERAPI_AKTIVITAS_KELOMPOK)

 

TAK SEJOLI ini dilaksanakan pada hari rabu 30 Januari 2019, diikuti 25 pasien ODGJ, 10 kader Jiwa dari 10 Desa di wilayah kerja Puskesmas Mojoagung, 10 Bidan Desa, Pelaksana Program Kesehatan Jiwa Sri Wahyuningsih Amd.Keb dan dibantu oleh Indra Permana Amd.Kep.

Seluruh peserta berkumpul dan berangkat menggunakan kereta kelinci menuju 3 lokasi wisata yang mengandung sejarah peninggalan Majapahit, yaitu Pendopo Agung, Candi Brahu dan Patung Budha Tidur.

Menurut Sri Wahyuningsih yang akrab dipanggil Bu Ning, TAK ini rencananya akan dilaksanakan secara berkala mengingat manfaat yang diperoleh sangat besar. Rasa percaya diri ODGJ meningkat, hingga tampak senyum ceria dan kegembiraan terpancar sepanjang awal sampai akhir acara. Hal ini memicu dampak positif , meningkatkan upaya penyembuhan serta memudahkan rehabilitasi sosial di masyarakat.

Bu Ning selaku PL Jiwa yang telah mendapatkan pelatihan menjadi terapis pada TAK ini, dibantu oleh Indra Permana dan 10 bidan desa. Seluruh ODGJ diajak bermain bersama, lalu memperkenalkan diri masing-masing, serta menyebut nama teman-teman nya. menceritakan aktivitas sehari-hari dan Selanjutnya bermain musik seraya mengekspresikan kegembiraan bersama. Kegiatan terkhir sebelum pulang adalah makan bersama..

mari simak wajah gembira mereka yuk…

 

PEMBINAAN POSKESTREN


Pos kesehatan pesantren(poskestren) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di  lingkungan pondok pesantren, dengan prinsip dari, oleh, dan untuk warga pondok pesantren, yang mengutamakan pelayanan promotif, preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitative yang dilaksanakan di bawah binaan Puskesmas setempat. Lokasi Poskestren berada dalam  lingkungan pesantren dan tidak memerlukan bangunan tertentu namun  sebaiknya memiliki ruangan  khusus dan dapat memanfaatkan ruangan serba guna.

Pedoman penyelenggaraan dan pembinaan poskestren dilakukan diatur dalam Permenkes No. 1 tahun 2013. Adanya poskestren bertujuan untuk mewujudkan kemandirian warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Sasaran poskestren, antara lain warga pondok pesantren, masyarakat sekitar, tokoh agama, dan petugas kesehatan, serta stakeholders lainnya. Pengorganisasian poskestren disusun secara mandiri oleh warga pesantren melalui musyawarah di awal pendirian poskestren. Kegiatan dalam poskestren adalah pelayanan kesehatan dasar, di mana beberapa pelayanan seperti imunisasi dan pemeriksaan fisik berkala dalam pelaksanaannya dilakukan oleh petugas kesehatan.

Di wilayah kerja Puskesmas Mojoagung terdapat Pondok Pesantren Babussalam Kalibening yang telah memiliki Poskestren,  dimana terdapat juga klinik pratama yang berada di bawah binaan jejaring Puskesmas Mojoagung.

Pada tribulan ketiga Tahun 2018 dilakukan pembinaan terhadap Poskestren oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan Puskesmas Mojoagung, tentang tujuan, peran Poskestren, sasaran, dan manfaat serta fungui Poskestren bagi santri dan warga lingkungan pondok pesantren.

Hadir dalam pertemuan tersebut dr. Ma’murotus Sa’diyah M.Kes ( Kepala Puskesmas Mojoagung), Bu Luluk Nur Kholisoh ( Seksi Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang), Sri Wahyuningsih (Pelaksana Promkes Puskesmas Mojoagung),  bertemu  perwakilan  pengasuh pondok pesantren Babussalaam serta dokter klinik babussalam dr Miftachul ana. Pada sesi Tanya jawab dengan santri terjadi diskusi tentang bagaimana santri dapat menerapkan PHBS di lingkungan Pondok Pesantren.

 

 

PHBS DI PONDOK PESANTREN ˜

 Pengertian ˜

Upaya membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat di pondok pesantren untuk mengenali masalah dan tingkat kesehatannya, serta mampu mengatasi, memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri.

Tujuan ˜

Meningkatkan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku para santri, pengurus dan pengajar di pesantren khususnya terhadap program Kesehatan Lingkungan dan Gaya Hidup Sehat.

Sasaran ˜

  1. Sasaran primer       : Para santri dan pengunjung pesantren
  2. Sasaran sekunder    : Pengelola/pengurus, Pembina/pengajar
  3. Sasaran Tersier       : Bupati/walikota, Ketua DPRD, Departemen Agama, LSM/LSOM

 

Indikator ˜

  1. Kebersihan perorangan (badan, pakaian dan kuku)
  2. Penggunaan air bersih
  3. Kebersihan tempat wudhu
  4. Penggunakan jamban sehat
  5. Kebersihan asrama
  6. Kepadatan penghuni asrama
  7. Kebersihan ruang belajar
  8. Kebersihan halaman
  9. Adanya kader Poskestren/santri husada
  10. Adanya kader poskestren terlatih
  11. Kegiatan kader Poskestren
  12. Bak penampungan air bebas jentik
  13. Penggunaan garam beryodium
  14. Makanan bergizi seimbang
  15. Pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan
  16. Gaya hidup tidak merokok
  17. Gaya hidup sadar AIDS
  18. Peserta JPKM atau asuransi kesehatan lainnya

 

Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018


Pemerintah merupakan suatu entitas yang memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada kelompok masyarakat yang dinaunginya, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang publik.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa yang memiliki karakteristik barang publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oteh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Perkembangan teknologi infomasi dan perkembangan iklim demokrasi menyebabkan perubahan sikap dan cara pandang terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat semakin cerdas, kritis dan memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara datam penyelenggaraan pemerintahan memaksa pemerintah untuk mampu mengimbangi perkembangan dan pergeseran norma dalam kehidupan masyarakat serta memenuhi perkembangarn harapan masyarakat khususnya harapan dalam penyelenggaraan pelayanan pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa yang memitiki karakteristik publik. Perubahan harapan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan mengarahkan kepada pemerintahan yang bersih, akuntabel dan reliabel dalam menjalankan fungsi dan perannya, ekspektasi yang begitu besar tersebut merubah paradigma dan tatanan fundamental pads sistem Pemerntahan Daerah, perubahan sistem pemerintahan di daerah berbatik haluan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan pelimpahan sebagian besar urusan pemerintahan kepada daerah, pelimpahan penyelenggaraan urusan tersebut disertai dengan desentratisasi fiscal untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Perubahan tatanan fundamental sistem pemerintahan di daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi diawali dengan lahimya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merniliki filosofi untuk memberikan pemerataan pelayanan publik dan untuk lebih mendekatkan serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik melalui pelimpahan penyelenggaraan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan setalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian.Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana Pelayanan publik cenderung bersifat monopoli dan bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari mekanisme pasar dan persaingan.Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas layanan. Keadaan ini didukung oleh barang yang memiliki karakteristik publik goods, dimana barang yang disediakan pemerintah pada umumnya merupakan barang yang dikonsumsi masyarakat banyak dan tingkat keterhabisannya cenderung rendah (Hewlett dan Ramsesh, 1995:33), sehingga perlu pengaturan dalam pemenuhan kebutuhan barang dengan keberadaan pemerintah menjamin pemerataan pemenuhan kebutuhan publik goods tersebut.

Pelayanan publik pada umumnya berkaitan dengan pelayanan barang yang bersifat publik (publik goods) dan collective goods yang dapat disediakan oleh pemerintah maupun common-pool goods.Ketiga barang layanan tersebut pada prinsipnya berbeda dengan barang yang bersifat privat (private goods).Secara filosofis pembeda kedua barang tersebut didasarkan pada consumptions and exclusion, baik yang bersifat individual maupun joint.(Savas dalam Trilestari, 2004:13). Lebih lanjut, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 membagi pelayanan publik dalam tiga ketompok besar, yaitu :

  1. Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan publik, seperti kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya, yang termasuk dalam kelompok ini adalah KTP, BPKP, SIM, STNK, IMB, Akte Pernikahan, Akte ketahiran, Ate Kematian, dan sebagainya.
  2. Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, yang termasuk dalam kelompok ini misalnya jaringan tetepon, tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.
  3. Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, yang termasuk dalam ketompok ini adalah pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyetenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.

Selain itu Posisi tawar masyarakat sebagai customer sangatlah tidak memungkinkan untuk metakukan langkah keluar, dari tawaran yang diberikan oleh pemerintah, dikarenakan tidak adanya pembanding dalam penyediaan pelayanan yang serupa, tidak adanya customer voice, dan no customer out pada petanggan layanan pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat membuat kondisi pemerintah begitu berkuasa dan tidak rentan terhadap perubahan yang diinginkan masyarakat. Inilah penyebab utama pemerintah seakan lamban, tidak responsif, dan terkesan kaku dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Hal tersebut diperparah dengan tidak dan belum bisanya pemerintah sebagai provider layanan dalam membaca arah perubahan dan tuntutan masyarakat serta perubahan tingkungan serta belum tahunya masyarakat mengenai pelayanan minimal yang seharusnya dilakukan pemerintah, sehingga terjadi komunikasi yang terputus (miss link) antara provider dalam membaca keinginan masyarakat dan customer dalam melihat potensi pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah sudah menerapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki pelayanan publik di Indonesia baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kebijakan tersebut antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 11 ayat 4 bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib harus berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal yang harus dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Dasar Pelaksanan Survei Kepuasan Masyarakat adalah Instrumen Menteri Pendayagunaan Aparatur, Keputusan MENPAN No: Kep.25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yang telah dirobah dengan Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan Publik.

Lebih lanjut PERMENPAN & RB No.14 Tahun 2017 memberikan batasan ruang lingkup terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada 9 aspek antara lain; persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/ tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, kualitas sarana dan prasarana, penanganan pengaduan pengguna layanan.

Untuk itulah menjadi penting upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan  secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Kebijakan ini dalam merespon tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat dan sesuai dengan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tentang Pelayanan Publik di Puskesmas se Kabupaten Jombang. Oleh karena itu pengukuran secara periodik Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas adalah jawaban yang tepat untuk mengevaluasi sejauh mana puskesmas tersebut dalam memberikan pelayanan prima secara langsung kepada masyarakat.

Puskesmas sebagai unit pelayanan fungsional pemerintah kota atau kabupaten yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayahnya pada kondisi saat ini dituntut untuk tidak hanya berperan sebagai unit pelayanan fungsional (medik) saja tapi harus pula berperan sebagai suatu unit pelayanan sosio ekonomi dengan – mengedepankan kualitas. Kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan. Dengan demikian kuatitas akan tercapai apabila Puskesmas menjalankan fungsinya sesuai dengan kebutuhan (baik kebutuhan dari aspek medik maupun dari aspek non medik). Keduanya hendaknya dikemas sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk pelayanan yang dapat memberikan kepuasan pada pelanggan (pasien dan keluarganya). Bila mereka puas mereka cenderung untuk menggunakan kembali pelayanan kesehatan yang sama bahkan akan mengajak atau merekomendasikan orang lain untuk menggunakan sarana pelayanan kesehatan yang sama pula bila mereka membutuhkan. Mereka menjadi loyal, sebagai dampaknya adalah income institusi pelayanan kesehatan akan meningkat, kemampuan memperoleh “keuntungan” juga meningkat. Kepuasan akan semakin meningkat bila “keuntungan” tersebut dipergunakan kembali untuk meningkatkan kualitas layanan baik terhadap masyarakat maupun terhadap karyawan instusi pelayanan kesehatan itu sendiri (dalam hal ini instusi Puskesmas dan karyawan Puskesmas). Hal penting yang perlu digaris bawahi adalah:

  • kepuasan harus menyangkut dua pihak yaitu pelanggan eksternat (pasien dan ketuarganya) dan pelanggan internal (seluruh karyawan Puskesmas).
  • Kepuasan pasien adalah income bagi Puskesmas sedangkan kepuasan karyawan adalah aset bagi Puskesmas.

Pemikiran ke arah kualitas hendaknya selalu diadopsi oleh Puskesmas guna lebih meningkatkan image masyarakat terhadapnya. Tanggung jawab kita bersama untuk mengubah citra Puskesmas ke arah yang lebih positif.Tanggung jawab kita bersama untuk membuat Puskesmas benar-benar sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang berkualitas.Untuk itu komitmen yang tinggi dari segenap unsur terkait menjadi sangat penting.

Kepuasan pelanggan adalah fokus dari kualitas pelayanan.Kepuasan adalah suatu persepsi yang sangat berkaitan dengan pemenuhan harapan. Bila harapan terpenuhi atau pemenuhan melampaui harapan maka pelanggan akan puas, sebaliknya bita harapan tak terpenuhi maka pelanggan akan tidak puas. Dengan demikian melalui pengukuran kepuasan pelanggan (pasien) maka kita sebagai pengelola pelayanan kesehatan akan dapat memahami tingkat atau kuatitas pelayanan yang tetah diberikan kepada masyarakat yang selanjutnya informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan peningkatan kualitas layanan.

Berdasarkan pemikiran tersebut yang dilandasi oleh keinginan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat khususnya di Puskesmas Mojoagung Kabupaten Jombang. Hasil survey kebutuhan dan harapan ini nantinya akan dipergunakan untuk menyusun intervensi guna meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas Mojoagung. Secara umum tujuan aktivitas ini adalah menyusun rencana intervensi (pengembangan pelayanan Puskesmas Mojoagung) secara spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-­masing Puskesmas berdasarkan hasil survey kebutuhan dan harapan. Tahapan yang akan dilakukan adalah survey tentang kebutuhan dan harapan pasien dan kondisi internal Puskesmas Mojoagung.

Pelaksanaan Survei

Survei IKM dilaksanakan setiap tahun dan pada Tahun 2018 dilaksanakan pada bulan September, dengan 248 responden yang terbagi di beberapa unit pelayanan.

Hasil Survei

NO UNSUR SKM Nilai
1 Persyaratan 8.91
2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 8.87
3 Waktu  Penyelesaian 8.33
4 Biaya/Tarif 8.90
5 Produk Spesifikasi jenis  pelayanan 8.88
6 Kompetensi pelaksana 8.86
7 Perilaku pelaksana 8.87
8 Sarana dan Prasarana 8.91
9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9.18
  IKM Unit Pelayanan 79.70292

Kesimpulan

Skor SKM yang mendapatkan nilai terendah adalah

  1. Waktu pelaksanaan, skor 8,33
  2. Kompetensi pelaksana, skor 8,86
  3. Perilaku pelaksana, skor 8,87
  4. Sistem, mekanisme dan prosedur, skor 8,87

Skor yang mendapatkan nilai tertinggi adalah

  1. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9,18
  2. Sarana dan prasarana, skor 8,91
  3. Persyaratan, skor 8,91

Saran/Rekomendasi

  1. Berdasarkan hasil survei didapatkan masalah pada waktu pelaksanaan dengan skor terendah. Hal ini berkaitan dengan dengan lama waktu tunggu, baik di loket maupun di unit pelayanan terutama pada saat pelayanan khusus misalnya ANC Terpadu.

Rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

  • menyusun upaya inovasi mengatasi lamanya waktu tunggu
  • menyediakan ruang tunggu yang nyaman, dengan udara yang sejuk (kipas angin), serta fasilitas pendukung berupa taman bermain anak, televise yang berisi informasi kesehatan atau penyuluhan langsung untuk mengisi waktu tunggu agar tidak membosankan
  1. Kompetensi pelaksana, skor 8,86

Rekomendasi yang diberikan adalah:

  • Menyusun upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan internal (Bagian Diklat Puskesmas Mojoagung)
  • Peningkatan kompetensi petugas melalui pengajuan pelatihan kepada Dinas Kesehatan
  • Melakukan pemantauan ketaatan SOP melalui compliance rate
  1. Perilaku pelaksana, skor 8,87

Rekomendasi yang diberikan adalah:

  • pemantapan perilaku pelaksana melalui apel, lokakarya mini dan berbagai pertemuan lain di Puskesmas
  • tindak lanjut segera bila ada keluhan pelanggan terkait perilaku pelaksana melalui proesdur pembinaan dan konsultasi serta pemberian sanksi jika terjadi pelanggaaran yang berulang sebagaimana prosedur yang berlaku
  • internalisasi budaya, nilai nilai moral serta tata nilai dan motto Puskesmas
  1. Sistem, mekanisme dan prosedur, skor 8,87

Rekomendasi yang diberikan adalah:

  • Pelaksanaan Review dokumen, baik SK, SOP, KAK maupun pedoman tata kerja
  • Penilaian compliance rate

Skor yang mendapatkan nilai tertinggi adalah

  1. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9,18

Rekomendasi yang diberikan adalah:

  • mempertahankan prosedur penanganan pelanggaan termasuk menyampaikan umpan balik secara tepat
  • memberikan fasilitas penanganan pengaduan baik secara langsung (di bagian loket terdapat meja informasi dan keluhan pengaduan), maupuntidak langsung (SMS Centre, Fesbuk, Website, kotak saran, survei-survei, kepuasan pasien melalui stik dan lain sebagainya)
  1. Sarana dan prasarana, skor 8,91

Rekomendasi yang diberikan adalah:

  • mempertahankan dan melakukan maintenance sarana prasrana
  • mengefektifkan pemantauan tim maintenance sarana prasarana
  1. Persyaratan, skor 8,91

rekomendasi yang diberikan adalah:

  • mempertahankan pemberian informasi kepada pengunjung, informasi persyaratan pelayanan, hak dan kewajiban, tariff, jenis pelayanan dan lain sebagainya
  • memberikan konseling, informasi dan edukasi secara adekuat kepada pengunjung.

demikian hasil survei kepuasan masyarakat, semoga dapat memberikan manfaat bagi perbaikan pelayanan kesehatan kita bersama